Ideologi tidak penting?

I. Wibowo

Pada tanggal 28 Agustus, ISAI menyelenggarakan diskusi buku "Jalan Sosialisme Dunia Ketiga." Buku ini adalah karya Wim Wertheim, dengan judul asli "Third World Whence and Whither" yang terbit pada tahun 1997. Mengapa judul buku itu diubah seperti itu kiranya nampak dari kata Irawan Saptono, Direktur Eksekutif ISAI. Dia bertanya "Apakah menjadi sosialis masih relevan sekarang?" Sosialisme belum mati, katanya, seperti tercermin di beberapa bagian dunia saat ini. Sebagai kata pengantar buku tentu saja di situ tercermin minatnya agar sosialisme masih tetap hidup, sehingga judul buku Wertheim diubahnya menjadi "Jalan Sosialisme Dunia Ketiga." Kapitalisme boleh saja menyombongkan diri telah menaklukkan dunia, tetapi sosialisme akan bangkit pelan-pelan.

Diskusi yang digabung dengan peringatan 100 hari kematian Oey Hay Djoen, penerjemah buku itu, berjalan lumayan seru. Tapi yang menarik adalah bahwa diskusi tidak menghasilkan kesimpulan apakah sosialisme akan muncul di Dunia Ketiga. Pembedah buku kedua, Ari Perdana, sudah pada awal mengatakan bahwa ideologi tidak relevan. Yang ada adalah pragmatisme. Ini dibuktikan dari dua partai di Amerika Serikat, Demokrat dan Republik, yang tidak menampakkan perbedaan berarti. Partai Republik, katanya, masih merupakan "big spender" kendati kedudukannya sebagai partai berhaluan neo-liberal yang semestinya menganut "minimal government." Ideologi yang semestinya memisahkan pendukung-pendukungnya menjadi kubu-kubu ternyata menjadi amat kabur, sedemikian rupa sehingga tidak ada partai-partai yang mau mendukungnya. Kata Ari Perdana lagi, pada akhirnya yang dikejar oleh manusia adalah "insentif," sebagaimana diamanatkan oleh ekonom neo-klasik. Manusia hanya mencari insentif dalam semua tindakan-tindakannya, tidak mencari perjuangan ideologi. Di sini ideologi dianggap sudah dilewati oleh sikap pragmatis.

Buku Wertheim sebenarnya juga tidak bicara tentang ideologi. Dia mau memperlihatkan bahwa "negara" haruslah tetap memainkan peran penting di Dunia Ketiga. Ini tentu saja berlawanan dengan paham neo-liberal yang menganjurkan "emoh negara," menyatakan agar semua diatur oleh swasta. Negara adalah sumber korupsi, dan swasta adalah pekerja yang efisien. Wertheim menolak pandangan ini karena melihat negara Cina yang ternyata kuat dan ternyata menghasilkan sesuatu yang besar. Bukan swasta yang berperan di Cina! Tapi Wertheim buru-buru mengatakan bahwa dia tidak mendukung totaliterianisme, malah dia mengatakan bahwa negara yang dia idamkan adalah negara yang emansipatoris. Ini pun nampak di Cina, terutama pada masa Mao Zedong. Di dalam periode 30 tahun Mao menerapkan dan memeprjuangkan "garis massa," sehingga dia bertabrakan dengan Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping. Negara yang emansipatoris, yang menganut garis massa, akan menolong rakyatnya untuk menghadapi kekuatan pasar. Di sini Wertheim tidak ragu-ragu mengatakan apa yang dikatakan oleh Noam Chomsky bahwa pelaku pasar global merupakan kekuatan yang harus diwaspadai oleh negara di Dunia Ketiga sehingga rakyat Dunia Ketiga tidak dilindas olehnya.

Baik yang dikatakan oleh Ari Perdana maupun Wertheim sebenarnya mengandung sebuah kekeliruan metodologis karena keduanya berangkat dari kenyataan empiris (deskriptif), lalu melompat pada ajaran normatif. Loncatan dari empiri ke norma ini biasa dilakukan sebagai kesalahan loncatan dari "IS" ke "OUGHT" atau dari "Das Sein" ke "Das Sollen." Kalau saya menemukan bahwa ada 80 persen laki-laki berselingkuh, bisakah saya menyerukan agar para pria berselingkuh? Kalau di Amerika ternyata parta-partai pragmatis, bisakah kita mengatakan bahwa ideologi sudah mati? Begitu pula, kalau di Cina negara menjadi kuat dan emansipatoris, mungkinkah negara-negara Dunia Ketiga menjalankan yang sama sebagai sebuah preskripsi?

Pentingnya ideologi semestinya tidak dibuktikan dengan kenyataan empiris. Ideologi harus dibangun secara deduktif, berangkat dari premis-premis. Ini yang dikerjakan oleh para pemikir sejak jaman kuno hingga sekarang. Misalnya, prgmatisme itu sendiri. Mengapa orang harus pragmatis? Pragmatisme sebagai ideologi yang dikembangkan oleh para filsuf Amerika tentu disusun dari premis-premis. Orang dituntut untuk bersikap pragmatis karena serangkaian alasan dan asumsi yang ditarik bukan dari observasi empiri semata. "As long as it works" - demikian kata mereka - mengandung asumsi metafisis yang tertentu. Dengan kata lain, tuntutan untuk pragmatis itu sendiri adalah ideologi, yang tidak dibangun atas dasar empiri.

Mengapa sosialisme tiba-tiba ditolak karena tidak banyak manusia yang mempraktikkannya? Lebih menarik lagi, ideologi sosialisme dinyatakan mati karena dia tidak cukup pragmatis. Wah! Tandingan sosialisme mungkin bukan lagi kapitalisme, tetapi pragmatisme. Tapi ini tidaklah membuktikan bahwa sosialisme sudah mati, karena pragmatisme adalah juga ideologi.


Di Indonesia memang ada kecenderungan "pragmatisme" yang amat kacau dan ngawur. Partai-partai tidak mempunyai ideologi, sehingga 38 partai itu tidak ada bedanya satu sama lain. Paling banter hanya dibedakan antara partai yang berbasis Islam dan yang berbasis non-Islam. Inipun menimbulkan pertanyaan, apa bedanya antara sekian banyak partai yang berbasis Islam? Diskusi pada tanggal 28 Agustus itu semestinya bisa membangkitkan kesadaran akan pentingnya ideologi, terutama ideologi sosialisme. Partai-partai harus segera mendefinisikan apakah dia menganut kapitalisme atau sosialisme. Dengan cara ini para pemilih - sekurang-kurangnya saya - akan lebih mudah untuk menentukan pilihan alias "nyoblos."

31 Agustus 2008