Ideologi tidak penting?

I. Wibowo

Pada tanggal 28 Agustus, ISAI menyelenggarakan diskusi buku "Jalan Sosialisme Dunia Ketiga." Buku ini adalah karya Wim Wertheim, dengan judul asli "Third World Whence and Whither" yang terbit pada tahun 1997. Mengapa judul buku itu diubah seperti itu kiranya nampak dari kata Irawan Saptono, Direktur Eksekutif ISAI. Dia bertanya "Apakah menjadi sosialis masih relevan sekarang?" Sosialisme belum mati, katanya, seperti tercermin di beberapa bagian dunia saat ini. Sebagai kata pengantar buku tentu saja di situ tercermin minatnya agar sosialisme masih tetap hidup, sehingga judul buku Wertheim diubahnya menjadi "Jalan Sosialisme Dunia Ketiga." Kapitalisme boleh saja menyombongkan diri telah menaklukkan dunia, tetapi sosialisme akan bangkit pelan-pelan.

Diskusi yang digabung dengan peringatan 100 hari kematian Oey Hay Djoen, penerjemah buku itu, berjalan lumayan seru. Tapi yang menarik adalah bahwa diskusi tidak menghasilkan kesimpulan apakah sosialisme akan muncul di Dunia Ketiga. Pembedah buku kedua, Ari Perdana, sudah pada awal mengatakan bahwa ideologi tidak relevan. Yang ada adalah pragmatisme. Ini dibuktikan dari dua partai di Amerika Serikat, Demokrat dan Republik, yang tidak menampakkan perbedaan berarti. Partai Republik, katanya, masih merupakan "big spender" kendati kedudukannya sebagai partai berhaluan neo-liberal yang semestinya menganut "minimal government." Ideologi yang semestinya memisahkan pendukung-pendukungnya menjadi kubu-kubu ternyata menjadi amat kabur, sedemikian rupa sehingga tidak ada partai-partai yang mau mendukungnya. Kata Ari Perdana lagi, pada akhirnya yang dikejar oleh manusia adalah "insentif," sebagaimana diamanatkan oleh ekonom neo-klasik. Manusia hanya mencari insentif dalam semua tindakan-tindakannya, tidak mencari perjuangan ideologi. Di sini ideologi dianggap sudah dilewati oleh sikap pragmatis.

Buku Wertheim sebenarnya juga tidak bicara tentang ideologi. Dia mau memperlihatkan bahwa "negara" haruslah tetap memainkan peran penting di Dunia Ketiga. Ini tentu saja berlawanan dengan paham neo-liberal yang menganjurkan "emoh negara," menyatakan agar semua diatur oleh swasta. Negara adalah sumber korupsi, dan swasta adalah pekerja yang efisien. Wertheim menolak pandangan ini karena melihat negara Cina yang ternyata kuat dan ternyata menghasilkan sesuatu yang besar. Bukan swasta yang berperan di Cina! Tapi Wertheim buru-buru mengatakan bahwa dia tidak mendukung totaliterianisme, malah dia mengatakan bahwa negara yang dia idamkan adalah negara yang emansipatoris. Ini pun nampak di Cina, terutama pada masa Mao Zedong. Di dalam periode 30 tahun Mao menerapkan dan memeprjuangkan "garis massa," sehingga dia bertabrakan dengan Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping. Negara yang emansipatoris, yang menganut garis massa, akan menolong rakyatnya untuk menghadapi kekuatan pasar. Di sini Wertheim tidak ragu-ragu mengatakan apa yang dikatakan oleh Noam Chomsky bahwa pelaku pasar global merupakan kekuatan yang harus diwaspadai oleh negara di Dunia Ketiga sehingga rakyat Dunia Ketiga tidak dilindas olehnya.

Baik yang dikatakan oleh Ari Perdana maupun Wertheim sebenarnya mengandung sebuah kekeliruan metodologis karena keduanya berangkat dari kenyataan empiris (deskriptif), lalu melompat pada ajaran normatif. Loncatan dari empiri ke norma ini biasa dilakukan sebagai kesalahan loncatan dari "IS" ke "OUGHT" atau dari "Das Sein" ke "Das Sollen." Kalau saya menemukan bahwa ada 80 persen laki-laki berselingkuh, bisakah saya menyerukan agar para pria berselingkuh? Kalau di Amerika ternyata parta-partai pragmatis, bisakah kita mengatakan bahwa ideologi sudah mati? Begitu pula, kalau di Cina negara menjadi kuat dan emansipatoris, mungkinkah negara-negara Dunia Ketiga menjalankan yang sama sebagai sebuah preskripsi?

Pentingnya ideologi semestinya tidak dibuktikan dengan kenyataan empiris. Ideologi harus dibangun secara deduktif, berangkat dari premis-premis. Ini yang dikerjakan oleh para pemikir sejak jaman kuno hingga sekarang. Misalnya, prgmatisme itu sendiri. Mengapa orang harus pragmatis? Pragmatisme sebagai ideologi yang dikembangkan oleh para filsuf Amerika tentu disusun dari premis-premis. Orang dituntut untuk bersikap pragmatis karena serangkaian alasan dan asumsi yang ditarik bukan dari observasi empiri semata. "As long as it works" - demikian kata mereka - mengandung asumsi metafisis yang tertentu. Dengan kata lain, tuntutan untuk pragmatis itu sendiri adalah ideologi, yang tidak dibangun atas dasar empiri.

Mengapa sosialisme tiba-tiba ditolak karena tidak banyak manusia yang mempraktikkannya? Lebih menarik lagi, ideologi sosialisme dinyatakan mati karena dia tidak cukup pragmatis. Wah! Tandingan sosialisme mungkin bukan lagi kapitalisme, tetapi pragmatisme. Tapi ini tidaklah membuktikan bahwa sosialisme sudah mati, karena pragmatisme adalah juga ideologi.


Di Indonesia memang ada kecenderungan "pragmatisme" yang amat kacau dan ngawur. Partai-partai tidak mempunyai ideologi, sehingga 38 partai itu tidak ada bedanya satu sama lain. Paling banter hanya dibedakan antara partai yang berbasis Islam dan yang berbasis non-Islam. Inipun menimbulkan pertanyaan, apa bedanya antara sekian banyak partai yang berbasis Islam? Diskusi pada tanggal 28 Agustus itu semestinya bisa membangkitkan kesadaran akan pentingnya ideologi, terutama ideologi sosialisme. Partai-partai harus segera mendefinisikan apakah dia menganut kapitalisme atau sosialisme. Dengan cara ini para pemilih - sekurang-kurangnya saya - akan lebih mudah untuk menentukan pilihan alias "nyoblos."

31 Agustus 2008

Taktis, Pragmatis, atau Petualangan

Kompas, Selasa, 26 Agustus 2008

Selain artis dan anggota keluarga pengurus inti partai politik, daftar sementara calon anggota legislatif peserta Pemilihan Umum 2009 juga diisi sejumlah aktivis gerakan mahasiswa tahun 1998. Apakah ini menjadi salah satu tanda positif dari proses demokratisasi di Indonesia, khususnya terkait dengan kaderisasi kepemimpinan nasional?

Aktivis 1998 yang menjadi caleg itu antara lain mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Budiman Sudjatmiko serta Pius Lustrilanang dan Desmond J Mahesa. Dua nama yang terakhir adalah korban selamat dari penculikan aktivis prodemokrasi 1997-1998.

Langkah mereka seolah ingin mengikuti jejak rekan-rekannya yang sudah lebih dahulu mencicipi kursi parlemen, seperti Anis Matta (Partai Keadilan Sejahtera) dan Nusron Wahid (Partai Golkar).

Sebagai persiapan berebut kursi legislatif, Budiman Sudjatmiko sudah membuka kantor di Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah, tempat daerah pemilihannya pada Pemilu 2009. Di kedua kantor itu, dia memusatkan komunikasi dan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat setempat, seperti pemuda, petani, dan mahasiswa.

“Kebetulan saya lahir dan melewatkan masa kecil di Cilacap. Tahun 1990-1994, saya juga terlibat dalam pengorganisasian buruh perkebunan dan petani daerah itu sehingga saya relatif tidak kesulitan masuk ke Cilacap dan Banyumas, dan memperjuangkan aspirasi warga kedua daerah itu jika kelak akhirnya dapat duduk di DPR,” papar Budiman.

Perjuangan Budiman untuk menjadi anggota DPR sudah dimulai ketika pada 3 Desember 2004 dia bersama 51 rekannya di PRD memutuskan menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

”Saya masuk politik praktis, dalam hal ini parpol, karena untuk menciptakan perubahan yang nyata dibutuhkan kekuatan politik. Jika dahulu saya berjuang lewat demonstrasi, sekarang semoga dapat melalui DPR,” ucapnya.

Pendapat hampir senada disampaikan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) Adian Napitupulu. ”Salah satu rekomendasi Pertemuan Nasional Pena 98 pada Juni 2007 adalah berusaha masuk ke ruang politik legal untuk memastikan ada perubahan seperti yang diharapkan. Sebab, setelah direfleksikan, gerakan kami selama ini punya satu kekurangan, yaitu kami tidak punya kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Kami mencoba mengatasi masalah itu dengan masuk ke parlemen,” kata Adian.

Sebagai bagian dari pelaksanaan rekomendasi tersebut, lanjut Adian, sebagian anggota Pena 98 sekarang tersebar menjadi caleg di 23 provinsi, baik untuk tingkat pusat maupun provinsi, dengan berbagai nomor urut dan partai politik.

Pius Lustrilanang, salah satu korban selamat dari penculikan aktivis 1997-1998, juga memutuskan masuk daftar caleg dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) karena berpandangan, pelaksanaan perubahan membutuhkan kekuatan politik.

Saat disinggung bukankah anggota Gerindra antara lain Prabowo Subianto dan Muchdi Pr, dua mantan perwira tinggi TNI yang harus melepaskan jabatannya karena diduga ikut bertanggung jawab dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998, Pius menjawab, ”Dalam politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Selain itu, keterlibatan mereka dalam kasus itu sudah selesai secara hukum.”

Bahkan, lanjut Pius, bergabungnya dia di Gerindra sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional, yang merupakan salah satu modal penting yang dibutuhkan Indonesia untuk maju.

”Mereka yang mengaku reformis sekarang sikapnya juga banyak yang sama dengan Orde Baru, keras kepala dan otoriter. Jadi, akhirnya semua tergantung orangnya, dengan komitmennya,” tegasnya.

Sebelum bergabung dengan Gerindra, Pius pernah menjadi anggota PDI-P dan Partai Demokrasi Pembaruan, serta mendirikan Partai Persatuan Nasional.

Selain didorong oleh cita-cita untuk melakukan perubahan, ada juga aktivis yang memutuskan menjadi caleg karena ingin memperoleh pengalaman berpolitik. ”Selain ingin belajar, kebetulan ada peluang kuota 30 persen perempuan sehingga saya memanfaatkannya,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Agung Putri.

Kaderisasi

Apa pun alasan atau pertimbangannya, dalam alam demokrasi seperti sekarang sah-sah saja para mantan aktivis itu terjun ke politik praktis. Itu adalah bagian dari hak politik mereka sebagai warga negara. Keputusan mereka terjun menjadi caleg ini pun dinilai penting bagi kaderisasi kepemimpinan nasional.

Dalam sistem politik yang terbuka seperti saat ini, perbaikan kehidupan berbangsa tidak cukup dilakukan dengan berteriak-teriak, memberikan koreksi dari luar sistem. Dibutuhkan sejumlah orang baik dan berkualitas untuk masuk ke dalam sistem guna memperbaiki dari dalam.

Bahkan, kebangkitan Indonesia diyakini akan lebih cepat terjadi jika ada jaringan kerja dan komunikasi yang intensif antara mereka yang berada di dalam dan luar sistem.

Namun, di sisi lain, masuknya para aktivis yang rekam jejaknya masih relatif bersih dan muda ini dalam daftar caleg juga menguntungkan parpol pengusungnya. Para aktivis itu dapat ”menutup” sejumlah catatan buruk parpol di masa lalu. Bahkan, parpol itu dapat dinilai ”reformis” atau menjanjikan perubahan. Citra itu tentu dibutuhkan untuk menambah perolehan suara di Pemilu 2009.

Keberadaan para mantan aktivis itu juga akan menambah posisi tawar parpol yang bersangkutan ketika kelak harus membangun koalisi atau bekerja sama dengan kekuatan politik lain.

Akhirnya, kelak waktu yang akan menjelaskan alasan utama dan sebenarnya dari bergabungnya para mantan aktivis itu menjadi caleg. Apakah sungguh karena alasan taktis, yaitu untuk mengefektifkan perjuangan membangun Indonesia yang lebih baik?

Atau hanya karena alasan pragmatis, yaitu karena tidak tahan untuk mencoba menikmati manisnya madu kekuasaan? Atau, bisa juga hanya bagian dari upaya pemenuhan hasrat petualangan belaka.

Yang jelas, aktivis 1966, Soe Hok Gie, pernah menyayangkan sikap sebagian temannya yang mulai melupakan komitmennya karena terlalu menikmati nyamannya naik sedan Holden.

Semoga kekecewaan itu tidak kembali terulang.…

Marcellus Hernowo

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/26/06344319/taktis.pragmatis.atau.petualangan

Ada Artis di mana-mana ...

Print Send Close

KOMPAS/ LASTI KURNIA

Mandra berpose bersama motor besar yang menjadi kegemarannya setelah sukses bersama sinetron si Doel Anak Sekolahan.

Rabu, 20 Agustus 2008 | 03:39 WIB

JAKARTA, RABU — Artis Adrian Maulana dan Raslina Rasyidin terlihat dalam rombongan pengurus DPP Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendaftarkan calon legislatifnya ke KPU, Selasa (19/8) malam. Keduanya adalah dua dari 19 artis yang dinyatakan menjadi caleg dan telah resmi didaftarkan PAN.

Fenomena artis yang ramai-ramai terjun ke dunia politik memang menarik untuk disimak. Hal ini pun akhirnya mengundang rasa penasaran, seberapa banyak partai dari 38 partai peserta pemilu yang akhirnya ikut latah menawarkan artis dalam daftar calegnya. Ternyata, rata-rata partai-partai itu memiliki caleg artis, meskipun tak semuanya.

Setidaknya, dari beberapa pengurus partai yang ditanyakan menyebut satu atau dua nama artis yang dicalegkan. Hanya PAN yang membagikan rilis lengkap dengan nama-nama artis dan daerah pemilihannya, mungkin karena terlalu banyak sehingga akan terlewat jika disebut satu per satu.

Catatan Kompas.com, nama-nama artis yang dipastikan menjadi caleg dari sejumlah partai adalah sebagai berikut:

Partai Damai Sejahtera: Thessa Kaunang, Ricky Jo, Tamara Geraldine, Ronny Pangemanan. Partai Golkar: Jeremy Thomas, Tantowi Yahya, Nurul Arifin. Partai Demokrat: Venna Melinda, Tere, Angelina Sondakh, Adjie Massaid. PDI-P: Miing Bagito, Rieke Dyah Pitaloka, Eddo Kondologit, Sonny Tulung.

PAN: Wulan Guritno (Jateng III), Marini Zumarnis (Jabar V), Eko Patrio (Jatim VIII), Ikang Fawzi (Banten I), Eka Sapta (Riau I), Lucky Artadipraja (Jabar V), Intan Sevilla (Jatim V), Poppy Maretha (Lampung I), Irene Librawati (Lampung II), Derry Drajat (Jabar II), Adrian Maulana (Sumbar II), Raslina Rasyidin (Jakarta III), Tito Soemarsono (Jabar VII), Maylaffayza (Banten III), Mandra (Jakarta I), Mara Karma (Riau II), Cahyono (Jatim III), Krishna Mukti (Jabar IV), Henidar Amroe (Jateng VII).

Para pengurus parpol berdalih, artis-artis yang mereka calonkan tak sembarangan. Caleg-caleg artis yang diajukan telah melalui serangkaian penilaian dan dinilai punya kapabilitas. Kalaupun belum matang, partai siap memberikan pendidikan politik kepada para pesohor itu.

Selain itu, penerapan penetapan caleg terpilih dengan suara terbanyak yang dipakai banyak parpol, sebagai cara yang dianggap akan lebih berpihak pada pilihan pemilih. Jika suka dan yakin dengan sang artis, cobloslah. Jika tidak, abaikan saja. Sebab, jadi atau tidaknya mereka menjadi wakil rakyat tergantung seberapa besar suara yang berhasil dijaring masing-masing calon.

"Kami kan hanya menawarkan calon terbaik, kalau suka dipilih, kalau tidak jangan," begitu kata salah seorang petinggi parpol yang mencalonkan caleg dari kalangan artis.

Inggried Dwi Wedhaswary

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/20/03394868/ada.artis.dimana-mana...

Parpol Perluas Basis Organisasi

Kompas,Senin, 4 Agustus 2008

Jakarta, Kompas - Masuknya sejumlah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ke dalam partai politik, khususnya Partai Demokrat, adalah untuk menambah variasi kekuatan kader. Kehadiran purnawirawan merupakan bagian dari civil liberties atau kebebasan warga sipil.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum di Jakarta, Minggu (3/8). ”Kehadiran purnawirawan memperluas basis pengalaman organisasi dan kedisiplinan dalam pengembangan partai. Kehadiran mereka juga menambah variasi kekuatan kader dan variasi latar belakang calon anggota legislatif,” ujar Anas.

Anas menilai kiprah purnawirawan di sejumlah partai adalah bagian dari kebebasan warga sipil karena status mereka sudah menjadi warga sipil. Masuknya purnawirawan ke sejumlah partai, termasuk mendirikan partai, adalah kewajaran karena terjadi juga di semua negara demokratis.

”Latar belakang aktivis partai sebaiknya variatif dan partai tak boleh mendiskriminasi latar belakang tertentu. Yang penting hadirnya purnawirawan bukan untuk menyisihkan aktivis partai dari latar belakang yang lain, saling melengkapi akan lebih baik,” ujarnya.

Jangan dikotomi

Walau meminta tidak mendikotomikan keberadaan sipil dan militer, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menilai militer masih menjadi salah satu institusi terbaik membentuk calon pemimpin. Bahkan, sejak masa Orde Baru hingga sekarang, figur berlatar belakang militer masih banyak dilirik partai mengingat pengalaman dan kemampuan kebanyakan parpol terkait kaderisasi calon pemimpin masih rendah.

”Tambah lagi, selama 10 tahun terakhir reformasi berjalan, rakyat melihat banyak hal belum berhasil dicapai, seperti terkait kesejahteraan dan ekonomi, sehingga memunculkan kerinduan hadirnya kembali kepemimpinan yang lebih tegas dan berwibawa,” ujar Fadli.

Dengan keinginan itu, masyarakat lalu beralih kepada figur berlatar belakang militer lantaran pemimpin berlatar sipil dianggap lemah dan gagal. Terbukti pada pemilihan presiden tahun 2004 figur Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden.

Fadli yakin figur berlatar belakang militer masih ”layak jual” dalam Pemilu 2009, termasuk untuk pencalonan presiden. Partai Gerindra pun mengusung Letjen (Purn) Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Fadli percaya keberadaan purnawirawan dalam parpol, selain dapat dijadikan sumber suara dalam pemilu, terutama dari kalangan keluarga purnawirawan, juga dapat dimanfaatkan keahlian lainnya. ”Mereka juga punya jejaring dan pengalaman teritorial, yang setidaknya bisa dimanfaatkan. Jejaring itu dibutuhkan walau kondisinya sekarang sudah berbeda,” ujarnya.

Fadli membantah adanya anggapan kehadiran purnawirawan dalam politik praktis lebih terkait keinginan untuk kembali berkuasa dan memperoleh jabatan di pemerintahan. Motivasi seperti itu bergantung pada orang.

Tak perlu khawatir

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menilai pengamat dan masyarakat tak perlu khawatir seakan-akan munculnya tokoh militer dalam politik praktis menjadi bukti kembalinya militer menguasai panggung politik. Kekhawatiran itu berlebihan.

Wiranto menuturkan, paling tidak ada dua alasan untuk mendukung pandangannya. Pertama, masuknya militer di panggung politik bukan karena doktrin. Jadi, bukan karena perencanaan sistematis untuk membangun jaringan kekuatan militer di politik praktis.

”Yang masuk hanya pensiunan. Purnawirawan ini orang yang sudah selesai pengabdiannya di militer dan kembali menjadi warga sipil yang hak politiknya sama dengan warga sipil lainnya,” ujar Wiranto lagi.

Kedua, purnawirawan ini tidak lagi dikomando Panglima TNI. Hubungan Panglima TNI dengan purnawirawan hanya hubungan emosional atau kesejarahan. ”Selain itu, saya melihat justru banyak parpol yang mengharapkan mantan petinggi militer masuk ke partainya. Ini saya buktikan ketika belum membentuk partai, banyak kalangan parpol yang datang kepada saya minta saran, mana saja tokoh militer yang bisa ditarik ke parpolnya,” katanya.

Menurut Wiranto, ketertarikan kalangan parpol merekrut purnawirawan disebabkan secara profesional purnawirawan sejak lahir sudah dilatih untuk memimpin, berorganisasi dan berhubungan dengan manusia.

Parpol, kata Wiranto, merasa kehadiran purnawirawan menguntungkan. Hal itu terbukti dengan pensiunan militer yang menjadi bagian dari parpol selalu mempunyai posisi yang penting di partai itu.

Wiranto juga menegaskan, masuknya sejumlah purnawirawan ke parpol bukan karena perpecahan, sebab tidak lebih dari 10 persen mantan petinggi militer yang terlibat di dunia politik.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung W berkeyakinan, ideologi partainya sebangun dengan ideologi TNI/Polri. Karena itu, banyak purnawirawan dan keluarganya menyalurkan aspirasinya ke PDI-P.

Menurut Pramono, pada era Reformasi ini pengaruh purnawirawan TNI/Polri dalam politik tak sekuat pada masa Orde Baru. Ini karena tidak ada lagi politik yang dilakukan dengan cara pemaksaan. (inu/dwa/mam/sut)

Dapatkan artikel ini di URL:
http://entertainment.kompas.com/read/xml/2008/08/04/01363497/parpol.perluas.basis.organisasi