Jakarta, Kompas - Masuknya sejumlah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ke dalam partai politik, khususnya Partai Demokrat, adalah untuk menambah variasi kekuatan kader. Kehadiran purnawirawan merupakan bagian dari civil liberties atau kebebasan warga sipil.
Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum di Jakarta, Minggu (3/8). ”Kehadiran purnawirawan memperluas basis pengalaman organisasi dan kedisiplinan dalam pengembangan partai. Kehadiran mereka juga menambah variasi kekuatan kader dan variasi latar belakang calon anggota legislatif,” ujar Anas.
Anas menilai kiprah purnawirawan di sejumlah partai adalah bagian dari kebebasan warga sipil karena status mereka sudah menjadi warga sipil. Masuknya purnawirawan ke sejumlah partai, termasuk mendirikan partai, adalah kewajaran karena terjadi juga di semua negara demokratis.
”Latar belakang aktivis partai sebaiknya variatif dan partai tak boleh mendiskriminasi latar belakang tertentu. Yang penting hadirnya purnawirawan bukan untuk menyisihkan aktivis partai dari latar belakang yang lain, saling melengkapi akan lebih baik,” ujarnya.
Jangan dikotomi
Walau meminta tidak mendikotomikan keberadaan sipil dan militer, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menilai militer masih menjadi salah satu institusi terbaik membentuk calon pemimpin. Bahkan, sejak masa Orde Baru hingga sekarang, figur berlatar belakang militer masih banyak dilirik partai mengingat pengalaman dan kemampuan kebanyakan parpol terkait kaderisasi calon pemimpin masih rendah.
”Tambah lagi, selama 10 tahun terakhir reformasi berjalan, rakyat melihat banyak hal belum berhasil dicapai, seperti terkait kesejahteraan dan ekonomi, sehingga memunculkan kerinduan hadirnya kembali kepemimpinan yang lebih tegas dan berwibawa,” ujar Fadli.
Dengan keinginan itu, masyarakat lalu beralih kepada figur berlatar belakang militer lantaran pemimpin berlatar sipil dianggap lemah dan gagal. Terbukti pada pemilihan presiden tahun 2004 figur Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden.
Fadli yakin figur berlatar belakang militer masih ”layak jual” dalam Pemilu 2009, termasuk untuk pencalonan presiden. Partai Gerindra pun mengusung Letjen (Purn) Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Fadli percaya keberadaan purnawirawan dalam parpol, selain dapat dijadikan sumber suara dalam pemilu, terutama dari kalangan keluarga purnawirawan, juga dapat dimanfaatkan keahlian lainnya. ”Mereka juga punya jejaring dan pengalaman teritorial, yang setidaknya bisa dimanfaatkan. Jejaring itu dibutuhkan walau kondisinya sekarang sudah berbeda,” ujarnya.
Fadli membantah adanya anggapan kehadiran purnawirawan dalam politik praktis lebih terkait keinginan untuk kembali berkuasa dan memperoleh jabatan di pemerintahan. Motivasi seperti itu bergantung pada orang.
Tak perlu khawatir
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menilai pengamat dan masyarakat tak perlu khawatir seakan-akan munculnya tokoh militer dalam politik praktis menjadi bukti kembalinya militer menguasai panggung politik. Kekhawatiran itu berlebihan.
Wiranto menuturkan, paling tidak ada dua alasan untuk mendukung pandangannya. Pertama, masuknya militer di panggung politik bukan karena doktrin. Jadi, bukan karena perencanaan sistematis untuk membangun jaringan kekuatan militer di politik praktis.
”Yang masuk hanya pensiunan. Purnawirawan ini orang yang sudah selesai pengabdiannya di militer dan kembali menjadi warga sipil yang hak politiknya sama dengan warga sipil lainnya,” ujar Wiranto lagi.
Kedua, purnawirawan ini tidak lagi dikomando Panglima TNI. Hubungan Panglima TNI dengan purnawirawan hanya hubungan emosional atau kesejarahan. ”Selain itu, saya melihat justru banyak parpol yang mengharapkan mantan petinggi militer masuk ke partainya. Ini saya buktikan ketika belum membentuk partai, banyak kalangan parpol yang datang kepada saya minta saran, mana saja tokoh militer yang bisa ditarik ke parpolnya,” katanya.
Menurut Wiranto, ketertarikan kalangan parpol merekrut purnawirawan disebabkan secara profesional purnawirawan sejak lahir sudah dilatih untuk memimpin, berorganisasi dan berhubungan dengan manusia.
Parpol, kata Wiranto, merasa kehadiran purnawirawan menguntungkan. Hal itu terbukti dengan pensiunan militer yang menjadi bagian dari parpol selalu mempunyai posisi yang penting di partai itu.
Wiranto juga menegaskan, masuknya sejumlah purnawirawan ke parpol bukan karena perpecahan, sebab tidak lebih dari 10 persen mantan petinggi militer yang terlibat di dunia politik.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung W berkeyakinan, ideologi partainya sebangun dengan ideologi TNI/Polri. Karena itu, banyak purnawirawan dan keluarganya menyalurkan aspirasinya ke PDI-P.
Menurut Pramono, pada era Reformasi ini pengaruh purnawirawan TNI/Polri dalam politik tak sekuat pada masa Orde Baru. Ini karena tidak ada lagi politik yang dilakukan dengan cara pemaksaan. (inu/dwa/mam/sut)
Dapatkan artikel ini di URL:
http://entertainment.kompas.com/read/xml/2008/08/04/01363497/parpol.perluas.basis.organisasi
No comments:
Post a Comment