Jelang Pemilu: July 2009

Friday, July 31, 2009

57 Perusahaan Pendukung SBY-Boediono Tak Sertakan NPWP

Jumat, 31 Juli 2009 | 22:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan data sebanyak 57 perusahaan/badan hukum yang menjadi penyumbang dana kampanye bagi pasangan capres-cawapres SBY-Boediono tidak menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Terdapat 57 penyumbang perusahaan/badan hukum dengan total sumbangan sebesar Rp 35.060.000.000," kata Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan dalam jumpa pers di kantor ICW, Jakarta, Jumat (31/7).

Selain data tersebut, ICW juga menemukan 17 nama penyumbang individu atau perseorangan di atas Rp 20 juta terhadap pasangan nomor urut dua itu yang tidak jelas identitasnya dan tanpa NPWP, dengan total nilai sumbangan sebesar Rp 17.291.830.000. Dari ketujuh belas daftar nama penyumbang tersebut, nama-nama seperti Mensesneg Hatta Radjasa, Ketua Komisi II DPR EE Mangandaan, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Ketua DPP Partai Demokrat Andi Alfian Malarangeng terdaftar dalam daftar nama penyumbang yang tidak menyertakan NPWP-nya. Sedangkan dalam daftar 57 perusahaan penyumbang, nama-nama perusahaan penyumbang terbesar, seperti PT Gatra Cipta Tama (2 miliar), PT Gunung Bara (Rp 3,5 miliar), PT Wahana Rekate Kindo (Rp 1,5 miliar), PT Anugerah Bumi Nusantara Abadi (Rp 1,4 miliar), PT Smailing Tour and Travel (Rp 3 miliar), PT Trade Maritim Tbk (Rp 3 miliar), dan PT Asuransi Jaya Proteksi (Rp 2,8 miliar).

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/07/31/22094795/57.Perusahaan.Pendukung.SBY-Boediono.Tak.Sertakan.NPWP

Monday, July 27, 2009

Penyumbang Dana Kampanye SBY Diduga Terafiliasi Asing

DHONI SETIAWAN

Senin, 27 Juli 2009 | 19:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyumbang dana kampanye pasangan nomor 2, SBY-Boediono, yaitu PT Northstar Pasific Investasi diduga terafiliasi dengan perusahaan asing, Texas Pacific Group, dari Amerika Serikat.

Perusahaan ini menyumbang dana kampanye ke pasangan yang diusung Partai Demokrat itu sebesar Rp 1 miliar. Peneliti Senior Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdulah Dahlan mengatakan, hal ini menyalahi UU Pilpres nomor 42/2008 Pasal 103 yang melarang pasangan calon mendapat sumbangan dari luar negeri.

"ICW menemukan ada sumbangan yang diindikasikan terafiliasi dengan asing," kata Abdulah, ketika dijumpai di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (27/7).

Perusahaan ini tercatat beralamat di Menara Kadin Indonesia lantai 7, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3 Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan. Di samping itu, tambah Abdulah, PT Northstar Pasific Investasi juga diduga berafiliasi dengan perusahaan lainnya dalam satu holding company dan melebihi batasan sumbangan, yaitu PT Northstar Pasific Capital yang menyumbang Rp 1 miliar, PT Sumber Alfaria Trijaya yang menyumbang Rp 3,5 miliar, dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional menyumbang Rp 3 miliar.

"Bila dijumlahkan perusahaan ini menyumbang Rp 8,5 miliar," ujarnya. Hal ini, tambahnya, melanggar UU Pilpres Nomor 42/2008 Pasal 96 yang menyebutkan bahwa sumbangan dana kampanye dari perusahaan/badan sebesar-besarnya adalah Rp 5 miliar.

Bila terbukti bersalah menerima sumbangan di atas batasan, pasangan SBY-Boediono terancam dipidana dengan pidana penjara 6-24 bulan dan denda Rp 1 miliar-Rp 5 miliar.

Adapun untuk penerima sumbangan dana terlarang dari asing, terancam pidana penjara 12-48 bulan dan denda sebanyak tiga kali jumlah sumbangan yang diterima. "Kalau ditemukan ada dana asing yang masuk, itu hanya dikenakan sanksi pidana saja. Berbeda tahun 2004 lalu, kalau pasangan merima sumber dana terlarang, dia digugurkan sebagai pasangan calon," pungkasnya.

Salam perkenalan

Dalam blog ini anda akan menemukan artikel ataupun berita yang bertema "jelang pemilu." Ini diperlukan karena saat ini terjadi banjir informasi, sehingga informasi tentang pemilu ataupun pilkada terselip di antara informasi-informasi lain. Berita korupsi, misalnya, tetap menjadi berita paling "panas." Padahal peristiwa pemilu/pilkada itu penting karena inilah saat warganegara memakai haknya, terutama hak untuk memilih pemimpin mereka. Liku-liku pemilu yang sungguh berliku-liku ini mesti dicermati dengan informasi yang terfokus. Di atas semua itu, atas dasar "licentia presumpta," terima kasih kepada kawan-kawan yang mengijinkan tulisannya dimuat di sini.

Kerangka

Pemilu memperlihatkan fenomen yang amat menarik. Di satu pihak, ia menunjukkan bagaimana rakyat memakai kebebasannya untuk "menghukum atau mengganjar" partai-partai politik. Di lain pihak, pemilu juga menampilkan sisi hubungan antara uang dan kuasa, yang ruwet. Kuasa membutuhkan uang, dan uang membutuhkan kuasa. Simbiosis ini seharusnya berjalan manis, namun uang dan kuasa pada masa pemilu ini saling menelikung. Partai politik mengeluarkan sedemikian banyak dana (dalam trilyun!) yang ditarik dari pengusaha. Pemilik duit mendukung karena mereka berharap partai yang didukungnya akan menang. Namun partai politik sering menguras pengusaha, sehingga membuat pemilik duit (pengusaha!) "kehabisan" dana. Orang-orang partai berkelakuan sebagai pemeras atau preman.

Situasi ini sungguh menarik sebagai kajian antara pasar dan civil society. Dua kekuatan yang jarang bertabrakan langsung, kini terang-terangan beroposisi. Tesis yang dikemukakan oleh Mancur Olson dalam Power and Prosperity menuduh para politisi yang menguras pemilik duit bagaikan "roving bandits" . Mumpung mereka berkuasa, mereka menguras para pemilik duit Nah, karena diperas oleh partai, pemilik duit (tentu saja pengusaha) balik memeras anggota civil society yang rentan. Gaji buruh ditekan, misalnya.

Di mana negara? Negara semestinya memberi jaminan keamanan kepada pengusaha, tetapi dalam hal ini negara tidak mungkin bertindak karena pemilu sudah dikelola oleh KPU. Bagi negara, memang lebih baik diam dan berpangku tangan! Jadi, clash antara pasar dan civil society tak terelakkan.

Implikasi dari keadaan ini tentu panjang. Bisa-bisa pertumbuhan demokrasi di Indonesia menjadi terengah-engah akibat pertarungan ini. Mari kita amati dan cermati perkembangan yang menarik ini.

Jelang Pemilu