Monday, September 15, 2008

"Mental Pemeras" Bayangi Koalisi

Koalisi Dibangun dengan Imbalan Jabatan

Kompas, Senin, 8 September 2008 | 00:12 WIB

Jakarta, Kompas - Untuk membangun sebuah pemerintahan yang kuat, idealnya sebuah koalisi dibangun berdasarkan kesamaan visi dan misi partai, serta dibentuk sejak jauh-jauh hari. Namun, partai-partai politik nyatanya baru berencana membicarakan koalisi setelah pemilu legislatif 2009. Hal itu menunjukkan adanya ”mental pemeras” dalam pembangunan koalisi.

Dalam pembicaraan Kompas dengan sejumlah tokoh partai, sepanjang pekan lalu sampai Minggu (7/9), semua mengindikasikan keinginan untuk membangun koalisi setelah hasil pemilu legislatif diketahui. Dengan demikian, setiap parpol bisa mengukur kekuatan partainya sendiri maupun partai lain.

”Mentalitas pemeras belum hilang dalam upaya membangun koalisi. Karena itu, semua partai baru akan berpikir untuk berkoalisi setelah pemilu legislatif. Kalau sekarang membangun koalisi, semua partai pasang tarif tinggi meskipun sadar tidak punya tokoh yang menonjol,” ujar Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ahmad Mubarok.

Yang dimaksud ”mentalitas pemeras” adalah mentalitas meminta jabatan sebagai imbalan atas koalisi yang dibangun. Mentalitas itu nyata sekali dalam koalisi-koalisi pemerintahan yang selama ini terbangun, termasuk dalam membangun koalisi di Kabinet Indonesia Bersatu.

”Koalisi yang selama ini terjadi merupakan improvisasi untuk kepentingan sesaat dan agak memeras untuk minta jatah menteri saja. Semua koalisi yang terbangun pragmatis, tidak ada koalisi ideologis,” ujar Mubarok.

Meskipun belum bisa keluar dari atmosfer ”mentalitas pemeras”, Partai Demokrat akan membangun koalisi dengan pertimbangan utama untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Sedangkan alasan ideologis, yaitu nasionalis religius, juga akan dipertimbangkan.

Pertimbangan serupa berlaku dalam Partai Golkar.

”Kalau koalisi dilakukan sekarang, kita semua belum ada yang mengetahui kemenangan riil dari parpol. Misalnya partai A dan partai B berkoalisi sebelum pemilu, koalisinya tentunya menjadi terbatas dan tidak tepat. Jika persentase capaian suara dari pemilu sudah diketahui, akan mudah menentukan dukungan dalam pemerintahan,” kata Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Pusat Partai Golkar Firman Soebagyo.

Untuk sebuah pemerintahan yang kuat, kata Firman, setidaknya harus dicapai koalisi 50 persen plus satu suara dukungan bagi pemerintah. Dengan demikian, idealnya koalisi hanya dibangun oleh kekuatan dua partai yang memiliki suara signifikan dalam pemilu.

Koalisi visi

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga masih menunggu hasil pemilu legislatif dalam menentukan arah koalisi.

”Secara praktis, PAN memang akan membangun koalisi dengan partai yang memiliki keberpihakan yang sama terhadap rakyat, seperti PAN,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir.

Adapun Presiden PKS Tifatul Sembiring menegaskan, PKS akan berkoalisi dengan partai yang memiliki visi dan misi yang sama, bahkan hal itu akan dituangkan dalam kontrak politik agar program kesejahteraan yang dicita-citakan terlaksana. (INU/HAR/MAM)


http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/08/00121596/mental.pemeras.bayangi.koalisi

No comments: